Breaking News
Loading...

Recent Post

Minggu, 28 Desember 2014
Rabu, 24 Desember 2014
Sabtu, 20 Desember 2014
Mengenal Berbagai Formula Excel untuk Pengolahan Nilai Guru (Bagian 1)

Mengenal Berbagai Formula Excel untuk Pengolahan Nilai Guru (Bagian 1)

image

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dimulai dari kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap penialain ini dibutuhkan pemahaman guru mengenai bentuk penilaian, instrumen penilaian dan juga keterampilan guru mengolah nilai itu sendiri. Sehingga, keterampilan guru dalam menggunakan program komputer untuk menunjang kegiatan penilaian tersebut tentu tidak bisa dihindari lagi. Dalam tutorial ini akan dibahas mengenai berbagai formula basic pada Microsoft Excel yang sering digunakan guru dalam pengolahan nilai.

Download : Tutorial Formula Basic pada Microsoft Excel1.PDF (293 KB)

Selasa, 16 Desember 2014
Download Kumpulan Dasar Hukum Pendidikan

Download Kumpulan Dasar Hukum Pendidikan

image

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional disusun berbagai dasar hukum sebagai acuan pelaksanaan pendidikan. Berikut ini beberapa dasar hukum pendidikan nasional yang bisa anda download sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan maupun sebagai kajian teori penulisan karya ilmiah(skripsi/tesis/PTK) :

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [ Download ]
  2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [ Download ]
  3. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [ Download ]
  4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [ Download ]
  5. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [ Download ]

 

Senin, 15 Desember 2014
Mendikbud: Kurikulum 2013 dilaksanakan bertahap

Mendikbud: Kurikulum 2013 dilaksanakan bertahap

Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan menegaskan pihaknya tidak mencabut kurikulum 2013 dan menggantinya dengan kurikulum 2006. Anies menyatakan, pihaknya hanya menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap.

"Tidak ada pencabutan kurikulum. Artinya kurikulum 2013 tetap diterapkan, tetapi bertahap. Masalahnya kemarin itu secara serentak, jadi tidak ada pencabutan," kata Anies usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Dana Pendidikan di Gedung KPK, Senin (15/12).

Menurut Anies penerapan kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang mengatur penerapan kurikulum itu diberikan waktu tujuh tahun.

pemberlakuan kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap hingga 2019-2020 bukan dihentikan seluruhnya.
Anies Baswedan

Selain itu, Anies menyatakan, keputusan ini berdasar evaluasi yang dilakukan pihaknya terkait penerapan kurikulum 2013 atau yang dikenal dalam K13.

Dikatakan, dalam menerapkan sebuah kurikulum, harus ada kesesuaian antara ide kurikulum dengan desain kurikulum. Selanjutnya, harus ada kesesuaian antaran desain kurikulum dengan dokumen kurikulum, dan kesesuaian antara dokumen kurikulum dengan implementasi kurikulum.

"Nah, tiga kesesuaian ini yang harus dievaluasi," tuturnya.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, berdasar data di lapangan, saat ini baru tiga persen dari jumlah sekolah yang ada di Indonesia yang dapat menerapkan K13. Diharapkan, dengan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pihaknya, persentase jumlah sekolah yang menerapkan K13 akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Ini yang akan kita koresksi lalu dijalankan secara bertahap. Sekarang kita sudah ada tiga persen sekolah yang menjalankan, nanti kemudian kita akan melaksanakan secara bertahap, jadi tahun berikutnya bisa meningkat," kata Anies. Hal inisesuai dengan permendikbud no 160 tahun 2014
Rabu, 03 Desember 2014
Kurikulum 2013 dibatalkan Untuk Seluruh Sekolah

Kurikulum 2013 dibatalkan Untuk Seluruh Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan menggelar pertemuan dengan tim evaluasi Kurikulum 2013 (K-13), Rabu (3/12) pagi. Pertemuan itu menyimpulkan K-13 tidak akan diterapkan di semua sekolah sebagaimana rencana awal, melainkan dibatasi kepada sekolah-sekolah yang sudah siap saja.

Mendikbud akan menyaring kesiapan sekolah berdasarkan sejumlah kriteria. Untuk sekolah-sekolah yang belum siap, mendikbud mengizinkan kembali kepada Kurikulum 2006.
"Menteri minta supaya kita mengembangkan bagaimana kriteria siap untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 karena opsinya melanjutkan tapi selektif, sambil membenahi," kata Ketua Tim Evaluasi K-13 Prof Suyanto di Jakarta, Rabu.

Menurut Suyanto, Mendikbud Anies akan membuat sekolah-sekolah prototipe atau sekolah model untuk K-13. Sekolah prototipe terdiri atas sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 pada tahap pertama (tahun 2013), yaitu sebanyak 6.326 sekolah, ditambah dengan sebagian sekolah pelaksana K-13 di tahap kedua (tahun 2014) yang dinilai sudah siap.

Suyanto mengatakan keputusan mendikbud sebenarnya sama dengan implementasi K-13 pada tahap pertama tahun 2013. Ketika itu, K-13 hanya diterapkan secara terbatas kepada "sekolah inti".
"Kemauan Pak Menteri membuat prototipe sekolah-sekolah, bukan hanya mengirimkan konsep kurikulum tapi aplikasi kurikulum ke sekolah-sekolah yang baru menerapkan," katanya.
Suyanto menambahkan opsi "selected school" merupakan opsi paling moderat di antara dua opsi lainnya.

Sebelumnya, tim evaluasi K-13 mengajukan tiga opsi terkait kelanjutan K-13, yaitu, pertama, K-13 akan dihentikan sama sekali. Kedua, K-13 diterapkan di sekolah-sekolah terpilih yang sudah sangat siap dari berbagai aspek. Ketiga, K-13 dijalankan seperti saat ini tapi dilakukan pembenahan sehingga hasilnya lebih baik.

"Itu opsi paling moderat di antara tiga opsi. Ada pro dan kontra dalam K-13 maka diwadahi dalam pilihan itu. Jangan sampai pro kontra tajam sekali," ujar Suyanto.
Menurutnya, sekolah-sekolah prototipe nantinya akan mempermudah sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan K-13. Sebab, pada akhirnya, semua sekolah harus melaksanakan K-13.
"Jadi dibuat prototipe lalu dikloning. Bupati-bupati nanti diminta mengkloning untuk ambil model dari sekolah-sekolah yang sudah baik itu," katanya.

Sementara itu, Mendikbud Anies Baswedan, saat ditemui seusai pertemuan dengan tim evaluasi hari Rabu pagi, enggan membeberkan hasil pertemuan. Dia mengatakan semua informasi akan diberikan lengkap pada Rabu sore.

"Saya sudah putuskan nanti dibikin detailnya. Lebih baik ngomong-nya sudah lengkap termasuk konsekuensi-konsekuensinya," kata Anies yang terburu-buru karena akan mengikuti sidang kabinet.
Di pihak lain, anggota tim evaluasi K-13, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Hamid Hasan mengatakan keputusan mendikbud adalah melanjutkan K-13 namun secara terbatas dengan menunjuk sekolah-sekolah prototipe. Menurutnya, tim evaluasi masih menyiapkan kriteria sekolah-sekolah yang dianggap siap untuk melaksanakan K-13.

"Jadi mirip model Cianjur saat pelaksanaan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Jadi diterapkan di sekolah-sekolah tahun pertama yang menjadi sekolah inti dan ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan di tahun kedua, lalu disebarkan ke yang lain," ujar Hamid.
Hamid belum bisa memastikan jumlah sekolah yang dinilai siap. Namun, salah satu kriterianya adalah akreditasi sekolah.
Selasa, 02 Desember 2014
Tips Mengasah Kemampuan Berbicara Melalui Blog

Tips Mengasah Kemampuan Berbicara Melalui Blog

image Kemampuan berbicara, diakui atau tidak, menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan di hampir setiap tempat. Dalam kehidupan rumah tangga, misalnya, hal ini akan sangat menentukan kualitas komunikasi antara suami dan istri atau dengan anak-anak. Begitu juga di tempat kerja atau pun di sekolah/kampus. Kemampuan berbicara sangat kita butuhkan ketika kerja, karena tidak mungkin kita lepas dari komunikasi. Kemampuan berbicara di dunia kerja akan menjadi salah satu faktor yang menentukan “posisi” kita atau karier kita.  Begitu juga ketika di sekolah atau pun kampus, kemampuan berbicara serta menyampaikan pendapat akan cukup berpengaruh terhadap “nilai jual” kita. Karena, di tempat inilah kita akan dinilai kekayaan ide, kemampuan menyampaikan ide, kemampuan mempengaruhi, kemampuan mempertahankan pendapat, dan sebagainya.

Salah satu cara untuk mengasah atau melatih kemampuan berbicara adalah dengan menulis melalaui blog. Kegiatan nge-Blog akan melatih kemampuan kita dalam menyampaikan ide serta mengemukakan pendapat. Bagaimana tidak, seseorang yang menulis di blog tentu saja dituntut untuk “merangkai kata” dalam mengkomunikasikan idenya. Tentu saja rangkaian kata tersebut dituntut harus berkualitas karena akan dibaca oleh publik. Ukuran kualitas tersebut setidaknya adalah bagaimana yang disampaikan bisa dipahami oleh publik dengan mudah.

Mengacu kepada ungkapan “orang yang tidak punya tak bisa memberi”, maka seorang bloger dituntut untuk selalu menambah wawasannya. Karena hanya dengan upgrade kognitif seperti itulah maka akan selalu ada yang dibagi / dishare oleh para bloger. Dari sini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa melalui kegiatan menulis di blog maka dapat meningkatkan wawasan maupun kemapuan menulis serta kemampuan berbicara kita. Mengapa tidak dimulai dari sekarang ?

Minggu, 16 November 2014
Update DapodikHelper 2.6

Update DapodikHelper 2.6


Fitur tambahan yang paling menonjol adalah fasilitas untuk membuat Kartu NISN. Silahkan buka DapodikHelper, kemudian buka menu Data Pokok, klik kanan pada salah satu nama peserta didik. Pilih Kartu NISN.

Untuk mengunduh aplikasinya silahkan dapat melalui tautan di bawah ini.



Sumber: http://dapodikhelper.blogspot.com/
Sabtu, 15 November 2014
Pengumuman Kelulusan CPNS Kota Bogor Tahun 2014

Pengumuman Kelulusan CPNS Kota Bogor Tahun 2014

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 810.45 - 137 Tahun 2014 tanggal 14 Nopember 2014 tentang Penetapan Hasil Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Formasi Tahun 2014 yang dinyatakan L U L U S adalah sebagai berikut :






Sumber: http://kotabogor.go.id/
Rabu, 12 November 2014
Download Template Powerpoint Gratis : Hi-Tech

Download Template Powerpoint Gratis : Hi-Tech

image

Di tengah beberapa aktivitas, saya mencoba kembali membuat kreasi template (tema) powerpoint dengan style futuristic. Template ini saya buat dengan memadukan gambar dan beberapa shape. Anda dapat menggunakan template ini untuk presentasi maupun sebagai template media pembelajaran interaktif. Tentu saja GRATIS alias tak perlu membeli untuk menggunakan template yang saya beri nama Hi-Tech ini.

Harapan saya apa yang sudah saya buat ini dapat bermanfaat lebih luas. Silahkan dishare agar dapat digunakan oleh banyak pihak. Masukan untuk perbaikan sangat saya harapkan. Terima kasih !

Jika anda menginginkan memesan template yang lain

Silahkan hubungi kami di nomor HP/WhatsApp 081567814148

Kami layani sesuai keinginan anda

 

Download Template Powerpoint Hi-Tech : [klik di sini]

Selasa, 28 Oktober 2014
Informasi Aplikasi Dapodikdas Versi 3.0.1

Informasi Aplikasi Dapodikdas Versi 3.0.1


Dengan hormat kami informasikan bahwa untuk mengakomodir editing nama siswa dan tanggal lahir pada identitas siswa yang terkunci pada aplikasi versi 3.0.0, maka kami telah mealakukan update versi 3.0.0 menjadi versi 3.0.1.
Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon Bapak/Ibu/Saudara operator sekolah segera melakukan hal-hal berikut ini.
  1. Bagi sekolah yang belum melakukan pengisian data melalui aplikasi Dapodikdas segera mengisi dan melakukan Sinkronisasi data sampai dengan data semester 1 tahun 2014
  2. Melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir siswa, disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang sah (akte kelahiran/kartu keluarga/dokumen lain yang sejenis)
  3. Melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir PTK, disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang sah (akte kelahiran/kartu keluarga/dokumen lain yang sejenis)
  4. Melakukan sinkronisasi data kembali setelah melakukan perbaikan data tersebut paling lambat tanggal 20 Nopember 2014
Perbaikan data (nama siswa dan tanggal lahir) setelah tanggal 20 Nopember 2014 akan dilakukan melalui mekanisme Verval Peserta Didik.

Senin, 27 Oktober 2014
Latar Belakang Kabinet Menteri Jokowi

Latar Belakang Kabinet Menteri Jokowi




Menteri dari PDI Perjuangan:

1.      Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2.      Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri.
3.       Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.
4.      A.A. Gusti Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan UMKM.

Menteri dari PKB:
5.      Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial .
6.      Marwan Jafar sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
7.      Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
8.      Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Menteri dari Partai NasDem:
9.       Tedjo Edi Purdjiatno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
10.  Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11.  Ferry Musyidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Menteri dari Partai Hanura:
12.  Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13.  Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian.

Menteri dari PPP:
14.  Lukman Hakim Syaifuddin sebagai Menteri Agama.

Menteri dari kalangan profesional:
15.  Menteri Sekretaris Negara: Pratikno (Rektor UGM).
16.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas: Andrinof Chaniago (ahli kebijakan publik dan perencanaan dari Universitas Indonesia).
17.  Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan).
18.  Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil (Menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri BUM di era Presiden SBY, peraih doktor dari Tufts University, Massachusetts, Amerika Serikat).
19.  Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan (Direktur Utama PT KAI).
20.  Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (pemilik maskapai penerbangan perintis Susi Air).
21.  Menteri Pariwisata: Arief Yahya (CEO PT Telekomunikasi Indonesia).
22.  Menteri ESDM: Sudirman Said (Direktur Utama PT Pindad dan salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia/MTI).
23.  Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Duta Besar RI di Den Haag, Belanda).
24.  Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2002–2005).
25.  Menteri Kominfo: Rudiantara (Komisaris PT Indosat Tbk).
26.  Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (Wakil Menteri Keuangan).
27.  Menteri Negara BUMN: Rini M. Soemarno (Menjabat Menteri Perindustrian era Presiden Megawati dan pernah menjadi General Manager Finance Division PT Astra International).
28.  Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (Pemilik Panasonic Gobel Group).
29.  Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (CEO PT Tiran Group).
30.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum).
31.  Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek (Ahli oftalmologi atau ilmu penyakit mata dan guru besar Fakultas Kedokteran UI).
32.  Menteri Peranan Wanita: Yohanan Yambise (Guru Besar Universitas Cendrawasih).
33.  Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina).
34.  Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir (Rektor Universitas Diponegoro).


 Sumber: http://www.tempo.co
Minggu, 26 Oktober 2014
Download Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015

Download Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015

Badan Standar Nasionnal Pendidikan (BSNP) baru saja menerbitkan peraturan BSNP Nomor 0027/P/BSNP/IX/2014 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015.  Kisi-kisi ini disusun berdasarkan SK dan KD yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NOmor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

image

Kisi-kisi UN diterbitkan sebagai acuan dalam penyusunan soal Ujian Nasional SD, SMP dan SMA tahun pelajaran 2014/2015. Untuk download kisi-kisi  ujian nasional tahun pelajarn 2014/2015 silahkan [ klik di sini]

Jumat, 24 Oktober 2014
Bogor Kota Puisi Dunia: Gerakan Siswa Menulis Puisi

Bogor Kota Puisi Dunia: Gerakan Siswa Menulis Puisi

 
Gerakan Siswa Menulis Puisi sudah digelar sejak 1 September 2014, kini telah mencapai lebih dari 7.982 judul yang diterima panitia (mencapai target 79,8%).

Puisi-puisi tersebut direncakan akan diproses menjadi sebuah Mahakarya Budaya, berupa: Buku Kumpulan Puisi untuk Ibunda Tertebal di Dunia (100 meter) yang akan disampaikan kepada Ibu Negara di Istana Bogor, sekaligus penganugerahan Rekor-Dunia Indonesia oleh MURI.

Sumber: http://poem.zz.mu

Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2014 tentang Prajabatan PNS Kategori 1 dan Kategori 2

Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2014 tentang Prajabatan PNS Kategori 1 dan Kategori 2

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2

https://drive.google.com/file/d/0B0sJRIZKNDjSVFJXUnB4dTBXUGc/view?usp=sharing
Unduh salinan Peraturan dengan mengklik pada gambar di atas

Rabu, 22 Oktober 2014
Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Raport SD Kurikulum 2013

Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Raport SD Kurikulum 2013

Beragam aplikasi penilaian sudah banyak yang membuat. Kita dapat menemukan ragam aplikasi tersebut di berbagai halaman web atau tautan-tautan yang dibagikan di media sosial. Ada baiknya sebelum menggunakan aplikasi itu memahami terlebih dahulu pedomannya.

Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor untuk Sekolah Dasar dapat diunduh dengan mengklik pada gambar sampul buku tersebut di bawah ini.

https://drive.google.com/file/d/0B0sJRIZKNDjSTEVid3ZoU1VFaUE/view?usp=sharing

Cara Mengambil Gambar (capture) dari Layar Komputer

Cara Mengambil Gambar (capture) dari Layar Komputer

Ketika kita bekerja di depan layar komputer/laptop terkadang kita dituntut untuk mengambil gambar yang ditampilkan oleh layar monitor. Misalnya saja seorang guru yang sedang membuat soal membutuhkan gambar yang ada di sebuah e-book. Atau seorang yang sedang bekerja di depan komputer dan ingin menunjukkan apa yang sedang dikerjakan, maka keterampilan mengambil gambar pada layar komputer sangat dibutuhkan. Pada kesempatan ini saya sampaikan tutorial mengenai cara mengambil gambar (capture) dari layar komputer.

Untuk mengcapture gambar bisa digunakan banyak cara. Cara yang lazim dipakai adalah dengan menekan tombol print sreen (Prt Sc) kemudian meletakkannya (paste) di program paint lalu memotong sesuai kebutuhan dan menyimpannya. Selain denga cara tersebut sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan software tambahan untuk mengcapture. Software capture gambar yang sering dipakai antara lain Snagit dan Snipping Tool. Tutorial kali ini akan membahas mengenai cara mengambil gambar (capture) dari layar komputer dengan Snipping Tool.

Snipping tool ini terintegrasi di dalam windows, letaknya ada di accessories bersama program paint. Untuk memunculkan Snipping Tool silakhan klik Start > All Programs > Accessories > Snipping Tool. Maka akan tampil menu snipping tool sebagai berikut :

image

Untuk melakukan pengambilan dan pemotongan gambar langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

  1. Klik New pada menu Snipping Tool
  2. Drag cursor pada area gambar yang ingin dicapture kemudian lepaskan
  3. Simpan gambar yang telah dicapture dengan nama dan lokasi penyimpanan yang anda inginkan
  4. Gambar hasil capture siap digunakan

Demikian tutorial mengenai cara mengambil gambar (capture) dari layar komputer dengan Snipping Tool. Semoga bermanfaat !

Senin, 13 Oktober 2014
Pendataan UN Tahun Pelajaran 2014/2015

Pendataan UN Tahun Pelajaran 2014/2015


Untuk login menggunakan username dan password yang sama dengan VervalPD

Setelah masuk akan tampil data peserta didik calon peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015. Data peserta didik ini adalah data yang diambil dari Dapodikdas.


Silahkan cek data rincian masing-masing peserta didik dengan cara mengklik pada namanya. Pastikan data peserta didik tersebut sesuai dengan bukti fisik berupa Akta Kelahiran atau dokumen lain yang serupa.

 
 

  

Silahkan perbaiki data peserta didik tersebut. Jika terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir, perbaiki melalui VervalPD. Dan jika terdapat kesalahan pada tempat lahir bisa diperbaiki melalui aplikasi Dapodikdas, kemudian lakukan sinkronisasi.

Untuk sementara hanya itu yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat!

Sumber: http://un.data.kemdikbud.go.id
no image

Permendiknas No. 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula

Pasal 1
  1. Program induksi bagi guru pemula yang selanjutnya disebut program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.
  2. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
  3. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
  4. Pembimbing adalah guru profesional berpengalaman yang diberi tugas untuk membimbing guru pemula dalam melaksanakan program induksi.
  5. Kepala sekolah/madrasah adalah kepala Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/RA/TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) tempat guru pemula bertugas.
  6. Pengawas adalah pengawas TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK yang menyelenggarakan program induksi.
  7. Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dilakukan oleh guru pemula.
  8. Sertifikat program induksi yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat yang menyatakan bahwa peserta program induksi telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik.
  9. Direktorat jenderal adalah direktorat jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.
  10. Penyelenggara pendidikan adalah lembaga yang secara hukum merupakan pemilik sah dari sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3
Pasal 2
Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:
a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 3
Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 4
Peserta program induksi adalah:
a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 5
(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
a.   pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
b.   pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
c.   pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
(2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 6
Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

 Pasal 7
  1. Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
  3. Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
  4. Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.
  5. Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
  6. Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
  7. Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.
Pasal 8
  1. Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
  2. Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
  3. Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangannya.
 Pasal 9
  1. Penilaian terhadap kinerja guru pemula dilakukan pada akhir masa program induksi.
  2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana ayat (1) merupakan hasil kesepakatan pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas;
  3. Hasil penilaian kinerja guru pemula berupa nilai dengan kategori amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang, yang selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat.
  4. Kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat menerbitkan sertifikat bagi guru pemula yang memiliki kinerja paling kurang kategori baik.
 Pasal 10
  1. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru.
  2. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang belum mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dapat mengajukan masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru.
  4. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila telah memiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).
  5. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru.
  6. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang belum mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dapat mengajukan masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
  7. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, tidak dapat diangkat menjadi guru tetap.
  8. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru.
  9. Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana ayat (8), dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila telah memiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).
Pasal 11
  1. Direktorat jenderal melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.
  2. Dinas pendidikan provinsi atau kantor wilayah kementerian agama melaksanakan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
  4. Penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Direktorat jenderal memberikan bimbingan teknis terhadap implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.
  6. Dinas pendidikan provinsi/kantor kementerian agama memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
  7. Dinas pendidikan atau kantor kementrian agama kabupaten/kota memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.
  8. Penyelenggara pendidikan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 12
Setiap sekolah/madrasah wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
Pasal 13
Tata cara pelaksanaan program induksi yang lebih rinci diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
MOHAMMAD NUH
Minggu, 12 Oktober 2014
Verval PTK di PDSP

Verval PTK di PDSP


Sudahkan anda Verval PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/? Kalau belum, segera lakukan verivikasi dan validasi di halaman tersebut. Lalu langkah dan fungsinya untuk apa? Silahkan baca artikel ini, semoga ini bisa menjawab pertanyaan anda. 
Berikut ini cara  dalam Verval PTK:
  1. Silahkan buka  ke referensi data Dapodik; www.referensi.data.kemdikbud.go.id/
  2. Selanjutnya, setelah berhasil masuk silahkan pilih Data Master.
    Verval PTK di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
  3. Kemudian silahkan anda pilih Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK ) kemudian klik tombol  Pendidikan Dasar & Menengah.
  4. Kemudian selanjutnya maka akan mucul Jumlah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) tiap Provinsi. Data tersebut diambil berdasar data Seluruh Bentuk Pendidikan dan Sekolah Induk.
  5. Selajutnya silahkan klik tulisan/nama Propinsi lalu Kabupaten lalu Kecamatan dan klik nama Sekolah ( Satuan Pendidikan) dimana rekan-rekan bertugas.
  6. Maka akan muncul Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan  tiap satuan Pendidikan (Sekolah ). Langkah selanjutnya silahkan cari nama sekolah anda kemudian klik menu  Jumlah PTK nya pada ujung kanan.
  7. Setelah anda klik maka akan muncul daftar PTK di sekolah anda. Kemudian silahkan Klik nomor NUPTK anda. Setelah anda klik, maka akan muncul menu untuk PTK.
  8. Untuk dapat bisa Login PTK yang harus anda lakukan adalah masukkan username (dengan Nomor NUPTK) anda kemudian pada isian password silahkan isi dengan tanggal lahir PTK dengan format masukan (yyyy-mm-dd) lalu klik LOGIN untuk Verval PTK
  9. Setelah berhasil login silahkan cek data PTK kemudian bandingkan data anda di Dapodik 3.00. Jika belum maka lakukan perbaikan data sekolah dengan hubungi OPERATOR SEKOLAH Data Referensi Pendidikan.


Copyright © 2013 INFO GTK 2 All Right Reserved